Artwork

KBR Prime에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 KBR Prime 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

Kritik Penanganan Pendemo Peringatan Darurat Indonesia

25:19
 
공유
 

Manage episode 436231302 series 3127068
KBR Prime에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 KBR Prime 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Demonstrasi Peringatan Darurat Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta. Aksi ini merespon sikap DPR RI yang hendak mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Adapun putusan MK nomor 60 memungkinkan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Sedangkan putusan MK Nomor 70 menyatakan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon.

Saat demo di Jakarta, pihak kepolisian menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, yang memaksa masuk kompleks parlemen. Beberapa demonstran juga ada yang ditahan oleh aparat keamanan. Ombudsman RI pun bersuara perihal tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Gedung DPR itu.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam keterangannya, mengingatkan kepolisian telah memiliki SOP dalam pengendalian massa yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi.

Bilamana pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali (chaos), agar menerapkan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional, dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi kualifikasi dan kuantifikasi gangguan termasuk deteksi dini serta ancaman gangguan kamtibmas. Serta melakukan evaluasi dan pengawasan berkala dari komandan satuan;

Selain itu ombudsman juga meminta kepolisian melakukan penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Kemudian, peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan, baik di Polda maupun di Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya, khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan.

  continue reading

1481 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 436231302 series 3127068
KBR Prime에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 KBR Prime 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

Demonstrasi Peringatan Darurat Indonesia terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta. Aksi ini merespon sikap DPR RI yang hendak mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal syarat calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Adapun putusan MK nomor 60 memungkinkan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Sedangkan putusan MK Nomor 70 menyatakan bahwa syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon.

Saat demo di Jakarta, pihak kepolisian menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, yang memaksa masuk kompleks parlemen. Beberapa demonstran juga ada yang ditahan oleh aparat keamanan. Ombudsman RI pun bersuara perihal tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Gedung DPR itu.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam keterangannya, mengingatkan kepolisian telah memiliki SOP dalam pengendalian massa yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi.

Bilamana pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali (chaos), agar menerapkan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional, dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi kualifikasi dan kuantifikasi gangguan termasuk deteksi dini serta ancaman gangguan kamtibmas. Serta melakukan evaluasi dan pengawasan berkala dari komandan satuan;

Selain itu ombudsman juga meminta kepolisian melakukan penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Kemudian, peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan, baik di Polda maupun di Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya, khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan.

  continue reading

1481 에피소드

All episodes

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드