))
Minoritas Tolak Ranperpres PKUB, Mengapa?
Manage episode 444335505 series 3152218
KBR Prime에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 KBR Prime 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, nasib rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) masih menggantung. Kabarnya ranperpres ini memang sudah berada di meja Jokowi, tetapi belum ada kepastian apakah bakal diteken atau tidak.
Apalagi belakangan, mencuat suara penolakan dari koalisi masyarakat sipil pegiat keberagaman. Mereka menilai isi ranperpres PKUB bahkan lebih buruk dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) 2006. Padahal, PBM 2006 ini senantiasa dikritik sebagai sumber diskriminasi karena ketentuan di dalamnya mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas.
Kementerian Agama sebelumnya menjanjikan ranperpres ini bakal mempermudah izin rumah ibadah. Poin yang selalu diutarakan adalah dihapuskannya syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, dengan meluasnya penolakan terhadap ranperpres, berarti perubahan yang dijanjikan pemerintah dianggap belum cukup.
Apa saja poin keberatan dari masyarakat sipil? Bagaimana suara dari kalangan penghayat kepercayaan?
Kita bincangkan bersama Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan Perpres PKUB, Marina Lola Fernandez dan Komisioner Komnas HAM 2017-2022 dan Anggota Dewan Penasehat Jaringan GUSDURian Indonesia, Beka Ulung Hapsara.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
1328 에피소드
공유
